Begini Cara Sertifikatkan Tanah Wakaf
Pemerintah telah mencetak 278.689 bidang tanah wakaf seluas 26.865.67 hektar atau naik 16.600 bidang selama…
Begini Cara Sertifikatkan Tanah Wakaf
Pemerintah telah mencetak 278.689 bidang tanah wakaf seluas 26.865.67 hektar atau naik 16.600 bidang selama setahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto-Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Jawa Timur memegang peranan sertifikasi tanah wakaf terbanyak di Indonesia yaitu sejumlah 77.163 bidang, diikuti dengan Jawa Tengah dan Jawa Barat, masing-masing 70.886 bidang dan 48.629 bidang. Asal tahu saja, pendaftaran…
Berapa Biaya Bikin Sertifikat Tanah Elektronik?
Sebanyak 5,5 juta sertifikat tanah elektronik terbit dalam setahun terakhir atau kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka. Sehingga, kini capaian sertifikat elektronik sebanyak 6.145.774 sertifikat atau 6,4 persen dari sertifikat tanah yang telah terbit di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Adapun dalam 1 tahun ini, telah dilakukan…
Lengkap, Syarat dan Cara Ubah Girik Jadi SHM 2025 Sesuai Aturan Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkulu Utara
Argamakmur – 2025. Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkulu Utara kembali menginformasikan secara resmi tata cara dan persyaratan terbaru untuk mengubah alas hak berupa Girik, Letter C, Petok D, atau Surat Keterangan Tanah (SKT) menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM) sesuai ketentuan yang berlaku di tahun 2025. Informasi ini disampaikan sebagai bentuk komitmen pelayanan prima serta upaya memberikan…
Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkulu Utara Terbitkan Panduan Lengkap Memperpanjang Hak Guna Bangunan (HGB) Tahun 2025
Argamakmur – 2025. Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkulu Utara kembali memberikan informasi resmi terkait prosedur dan persyaratan terbaru dalam memperpanjang Hak Guna Bangunan (HGB) untuk masyarakat, pelaku usaha, maupun pengembang perumahan. Panduan ini disusun sebagai bentuk komitmen meningkatkan kepastian hukum dan pelayanan prima kepada pemegang hak atas tanah di wilayah Kabupaten Bengkulu Utara. Pentingnya Memperpanjang HGB…
Rawan Tumpang Tindih, Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkulu Utara Imbau Sertifikat Tanah Tahun 1961–1997 untuk Segera Diperbarui
Argamakmur – 2025. Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkulu Utara mengeluarkan imbauan resmi kepada masyarakat pemegang sertifikat tanah terbitan tahun 1961 hingga 1997 untuk segera melakukan pemeriksaan dan pembaruan data. Langkah ini penting dilakukan mengingat banyaknya sertifikat lama yang berpotensi mengalami perbedaan data fisik, perubahan batas, hingga tumpang tindih antarbidang. Imbauan ini sejalan dengan meningkatnya kebutuhan akan…
Mengapa Sertifikat Tanah Bisa Ganda? Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkulu Utara Ungkap Penyebabnya
Argamakmur – 2025. Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkulu Utara memberikan penjelasan resmi kepada masyarakat terkait fenomena sertifikat tanah ganda, sebuah kondisi di mana dua atau lebih sertifikat diterbitkan pada bidang tanah yang sama. Meski jumlah kasusnya semakin menurun berkat sistem digitalisasi pertanahan, masyarakat tetap perlu memahami penyebab dan langkah pencegahannya. Sertifikat ganda sering menjadi pemicu sengketa…
Sertifikat Tanah Terbitan Sebelum 1997 Perlu Diperbarui, Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkulu Utara Berikan Penjelasan Resmi
Argamakmur – 2025. Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkulu Utara mengimbau masyarakat pemilik sertifikat tanah yang diterbitkan sebelum tahun 1997 untuk melakukan pengecekan dan pembaruan data. Imbauan ini dikeluarkan menyusul meningkatnya temuan perbedaan data fisik dan yuridis pada sertifikat lama, yang berpotensi menimbulkan sengketa maupun tumpang tindih bidang tanah. Kantor Pertanahan Bengkulu Utara menegaskan bahwa sertifikat lama…
RUU Administrasi Pertanahan Jadi Instrumen Strategis untuk Memperkuat Sistem Pertanahan Nasional
Jakarta – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) tengah membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Administrasi Pertanahan bersama Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta pada Senin (06/07/2026). Dalam pertemuan ini, Sekretaris Jenderal (Sekjen) ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, menjelaskan latar belakang dan urgensi penyusunan RUU Administrasi Pertanahan. “RUU…
Kementerian ATR/BPN Hadirkan Pengukuran Terjadwal, Beri Kepastian Waktu Layanan untuk Masyarakat
Jakarta – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) akan menerapkan sistem pengukuran terjadwal di seluruh Kantor Pertanahan (Kantah) mulai awal Agustus 2026. Kebijakan ini diumumkan oleh Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, dalam Rapat Pimpinan (Rapim) di Kementerian ATR/BPN, Jakarta pada Selasa (07/07/2026). “Esensi dari pelayanan publik adalah kepastian, transparan, terukur dan bebas pungli….
Terbitkan Surat Edaran Percepatan Sertipikasi Tanah MBR, Menteri Nusron: Manfaat Program Pemerintah Dapat Dirasakan Secara Utuh
Jakarta – Pemerintah memperkuat sinergi dalam mempercepat sertipikasi tanah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Salah satunya melalui penandatanganan Surat Edaran Bersama (SEB) antara Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), dan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) RI tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Lintas Sektor bagi MBR, di Kantor…
