Harison menjelaskan bahwa proses pembuatan sertifikat tanah melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) pada prinsipnya tidak melewati tahun anggaran pelaksanaan. Artinya, apabila masyarakat mengikuti PTSL tahun 2025, maka penerbitan dan penyerahan sertifikat tanah idealnya juga dilakukan pada tahun yang sama. Namun demikian, dalam praktiknya penyerahan sertifikat tanah PTSL dapat dilakukan pada tahun berikutnya, yakni…
Masyarakat kini dapat mengecek apakah suatu bidang tanah sudah bersertifikat atau belum. Khususnya bidang tanah yang bukan milik sendiri. Cara mengeceknya pun bisa dilakukan secara online, sehingga masyarakat tidak perlu tergesa-gesa datang ke Kantor BPN atau Kantor Pertanahan (Kantah). Namun, apabila hasil pengecekan sertifikat tanah dirasa belum memuaskan, masyarakat bisa menindaklanjutinya dengan berkomunikasi ke pemilik…
Era birokrasi pertanahan yang rumit dan rentan risiko fisik sebentar lagi akan menjadi masa lalu. Transformasi digital yang digulirkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melalui Sertifikat Elektronik dan aplikasi Sentuh Tanahku kini dipandang oleh sektor perbankan sebagai “kunci emas” yang secara fundamental mempermudah akses masyarakat terhadap permodalan. SEVP Hubungan Kelembagaan Bank…
Selama setahun, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka telah mencetak kurang lebih 5.500.000 sertifikat. Dengan demikian, capaian sertifikat elektronik sebanyak 6.145.774 sertifikat atau 6,4 persen dari sertifikat tanah yang telah terbit di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Adapun dalam setahun ini, telah dilakukan dorongan peralihan secara elektronik. Ini di mana sampai Oktober…
Pemerintah telah mencetak 278.689 bidang tanah wakaf seluas 26.865.67 hektar atau naik 16.600 bidang selama setahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto-Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Jawa Timur memegang peranan sertifikasi tanah wakaf terbanyak di Indonesia yaitu sejumlah 77.163 bidang, diikuti dengan Jawa Tengah dan Jawa Barat, masing-masing 70.886 bidang dan 48.629 bidang. Asal tahu saja, pendaftaran…
Argamakmur – 2025. Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkulu Utara kembali memberikan informasi resmi terkait prosedur dan persyaratan terbaru dalam memperpanjang Hak Guna Bangunan (HGB) untuk masyarakat, pelaku usaha, maupun pengembang perumahan. Panduan ini disusun sebagai bentuk komitmen meningkatkan kepastian hukum dan pelayanan prima kepada pemegang hak atas tanah di wilayah Kabupaten Bengkulu Utara. Pentingnya Memperpanjang HGB…
Argamakmur – 2025. Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkulu Utara memberikan penjelasan resmi kepada masyarakat mengenai penyebab masih ditemukannya kasus tumpang tindih sertifikat tanah, terutama pada sertifikat yang diterbitkan puluhan tahun yang lalu. Edukasi ini dilakukan sebagai bentuk komitmen meningkatkan transparansi, kepastian hukum, serta perlindungan terhadap hak masyarakat atas tanah. Sertifikat Terbitan Lama dan Permasalahannya Sertifikat tanah…
Argamakmur – 2025. Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkulu Utara mengeluarkan imbauan resmi kepada masyarakat pemegang sertifikat tanah terbitan tahun 1961 hingga 1997 untuk segera melakukan pemeriksaan dan pembaruan data. Langkah ini penting dilakukan mengingat banyaknya sertifikat lama yang berpotensi mengalami perbedaan data fisik, perubahan batas, hingga tumpang tindih antarbidang. Imbauan ini sejalan dengan meningkatnya kebutuhan akan…
Argamakmur – 2025. Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkulu Utara memberikan penjelasan resmi kepada masyarakat terkait fenomena sertifikat tanah ganda, sebuah kondisi di mana dua atau lebih sertifikat diterbitkan pada bidang tanah yang sama. Meski jumlah kasusnya semakin menurun berkat sistem digitalisasi pertanahan, masyarakat tetap perlu memahami penyebab dan langkah pencegahannya. Sertifikat ganda sering menjadi pemicu sengketa…
Argamakmur – 2025. Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkulu Utara memberikan informasi resmi kepada masyarakat mengenai prosedur dan persyaratan dalam mengurus sertifikat tanah yang hilang. Sertifikat tanah merupakan dokumen hukum penting yang membuktikan kepemilikan atas sebidang tanah, sehingga apabila hilang, masyarakat wajib segera melakukan pengurusan sesuai tata cara yang telah ditetapkan oleh Kementerian ATR/BPN. Melalui sosialisasi ini,…
