Argamakmur – 2025. Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkulu Utara mengimbau masyarakat pemilik sertifikat tanah yang diterbitkan sebelum tahun 1997 untuk melakukan pengecekan dan pembaruan data. Imbauan ini dikeluarkan menyusul meningkatnya temuan perbedaan data fisik dan yuridis pada sertifikat lama yang berpotensi menimbulkan sengketa maupun tumpang tindih bidang tanah.
Kantor Pertanahan Bengkulu Utara menegaskan bahwa sertifikat lama tetap sah dan berlaku, namun perlu dipastikan kembali keakuratannya agar sesuai dengan standar administrasi pertanahan modern.
Mengapa Sertifikat Sebelum 1997 Perlu Diperbarui?
Menurut penjelasan resmi BPN, terdapat beberapa alasan kuat mengapa sertifikat terbitan lama perlu dilakukan verifikasi ulang:
- Pengukuran Lama Kurang Akurat
Sebelum tahun 1997, pengukuran bidang tanah masih menggunakan metode manual tanpa teknologi GPS geodetik seperti saat ini. Hal ini menyebabkan:- Titik koordinat kurang presisi
- Luas tanah berpotensi berbeda
- Batas tanah tidak selalu sesuai dengan kondisi lapangan
- Peta Dasar Belum Terintegrasi
Pada periode tersebut, peta bidang tanah belum tersusun dalam satu sistem digital nasional. Akibatnya, bidang tanah dapat tercatat pada peta yang berbeda-beda dan berisiko tumpang tindih. - Dokumen Arsip Tidak Lengkap
Sebagian dokumen pendukung kepemilikan pada masa itu masih berupa arsip manual yang rentan rusak, hilang, atau tidak tercatat secara sistematis. - Perubahan Batas Tidak Dilaporkan
Perubahan batas akibat jual beli, pewarisan, atau pemecahan bidang tanah sering tidak dicatatkan kembali ke kantor pertanahan, sehingga data pada sertifikat lama tidak lagi sesuai dengan kondisi di lapangan. - Modernisasi Sistem Pertanahan
Sejak diterapkannya sistem digitalisasi KKP, data pertanahan menjadi lebih detail dan terintegrasi. Sertifikat lama yang belum masuk sistem modern perlu disesuaikan agar tidak terjadi perbedaan data.
Layanan Pembaruan Sertifikat di Kantor Pertanahan Bengkulu Utara
Masyarakat yang ingin memperbarui data sertifikat lama dapat memanfaatkan beberapa layanan resmi BPN, antara lain:
- Pengecekan data fisik melalui pengukuran ulang
- Peninjauan ulang batas tanah bersama masyarakat dan perangkat desa
- Perbaikan data yuridis, seperti riwayat pemilik atau peralihan hak
- Penerbitan sertifikat pengganti apabila terdapat kerusakan atau data tidak sinkron
- Pemutakhiran data ke sistem digital agar sertifikat tercatat dalam database nasional
Seluruh proses dilakukan sesuai prosedur dan biaya resmi PNBP yang telah ditetapkan oleh Kementerian ATR/BPN.
Imbauan Resmi kepada Pemilik Sertifikat Lama
Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkulu Utara mengimbau:
- Segera melakukan pengecekan sertifikat, terutama yang terbit sebelum tahun 1997
- Memastikan batas tanah jelas dan memiliki patok
- Melaporkan setiap transaksi jual beli atau waris agar data tidak tumpang tindih
- Menghindari penggunaan perantara tidak resmi serta melakukan pengurusan langsung ke kantor pertanahan
Penutup
Pembaruan data ini sangat penting untuk memberikan kepastian hukum, mencegah munculnya sengketa, serta memastikan seluruh bidang tanah masuk dalam peta digital yang terintegrasi.
