Masyarakat Bengkulu utara yang memiliki sertifikat tanah elektronik mungkin pernah bertanya-tanya tentang keaslian dokumennya. Hal itu bisa dimaklumi karena pada dasarnya ingin mengetahui bahwa sertifikat tanah elektronik yang dimiliki benar-benari asli dan tercatat di Kementerian ATR/BPN. Adapun cara cek sertifikat tanah elektronik asli atau palsu dapat dilakukan masyarakat secara online tanpa perlu mendatangi BPN atau…
Bagi sebagian besar masyarakat, khususnya yang memiliki properti dari warisan keluarga, dokumen kepemilikan tanah dalam bentuk Girik atau Letter C sudah tidak asing lagi. Namun, tahukah Anda bahwa girik bukanlah bukti kepemilikan yang sah secara hukum? Statusnya hanyalah surat keterangan penguasaan tanah dan bukti pembayaran pajak pada zaman dahulu. Baca juga: Mengapa Girik Harus Diubah…
Selama setahun, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka telah mencetak kurang lebih 5.500.000 sertifikat. Dengan demikian, capaian sertifikat elektronik sebanyak 6.145.774 sertifikat atau 6,4 persen dari sertifikat tanah yang telah terbit di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Adapun dalam setahun ini, telah dilakukan dorongan peralihan secara elektronik. Ini di mana sampai Oktober…
Pemerintah telah mencetak 278.689 bidang tanah wakaf seluas 26.865.67 hektar atau naik 16.600 bidang selama setahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto-Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Jawa Timur memegang peranan sertifikasi tanah wakaf terbanyak di Indonesia yaitu sejumlah 77.163 bidang, diikuti dengan Jawa Tengah dan Jawa Barat, masing-masing 70.886 bidang dan 48.629 bidang. Asal tahu saja, pendaftaran…
Sebanyak 5,5 juta sertifikat tanah elektronik terbit dalam setahun terakhir atau kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka. Sehingga, kini capaian sertifikat elektronik sebanyak 6.145.774 sertifikat atau 6,4 persen dari sertifikat tanah yang telah terbit di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Adapun dalam 1 tahun ini, telah dilakukan…
Argamakmur – 2025. Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkulu Utara kembali menginformasikan secara resmi tata cara dan persyaratan terbaru untuk mengubah alas hak berupa Girik, Letter C, Petok D, atau Surat Keterangan Tanah (SKT) menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM) sesuai ketentuan yang berlaku di tahun 2025. Informasi ini disampaikan sebagai bentuk komitmen pelayanan prima serta upaya memberikan…
Argamakmur – 2025. Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkulu Utara kembali memberikan informasi resmi terkait prosedur dan persyaratan terbaru dalam memperpanjang Hak Guna Bangunan (HGB) untuk masyarakat, pelaku usaha, maupun pengembang perumahan. Panduan ini disusun sebagai bentuk komitmen meningkatkan kepastian hukum dan pelayanan prima kepada pemegang hak atas tanah di wilayah Kabupaten Bengkulu Utara. Pentingnya Memperpanjang HGB…
Argamakmur – 2025. Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkulu Utara memberikan penjelasan resmi kepada masyarakat mengenai penyebab masih ditemukannya kasus tumpang tindih sertifikat tanah, terutama pada sertifikat yang diterbitkan puluhan tahun yang lalu. Edukasi ini dilakukan sebagai bentuk komitmen meningkatkan transparansi, kepastian hukum, serta perlindungan terhadap hak masyarakat atas tanah. Sertifikat Terbitan Lama dan Permasalahannya Sertifikat tanah…
Argamakmur – 2025. Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkulu Utara mengeluarkan imbauan resmi kepada masyarakat pemegang sertifikat tanah terbitan tahun 1961 hingga 1997 untuk segera melakukan pemeriksaan dan pembaruan data. Langkah ini penting dilakukan mengingat banyaknya sertifikat lama yang berpotensi mengalami perbedaan data fisik, perubahan batas, hingga tumpang tindih antarbidang. Imbauan ini sejalan dengan meningkatnya kebutuhan akan…
Argamakmur – 2025. Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkulu Utara memberikan penjelasan resmi kepada masyarakat terkait fenomena sertifikat tanah ganda, sebuah kondisi di mana dua atau lebih sertifikat diterbitkan pada bidang tanah yang sama. Meski jumlah kasusnya semakin menurun berkat sistem digitalisasi pertanahan, masyarakat tetap perlu memahami penyebab dan langkah pencegahannya. Sertifikat ganda sering menjadi pemicu sengketa…
